NasionalPolitik

Said Didu: Apakah MK Bisa Teliti Data KPU Hasil Pemilu Jujur?

Said Didu: Apakah MK Bisa Teliti Data KPU Hasil Proses Pemilu Jujur? (kanalutama.com)Said Didu: Apakah MK Bisa Teliti Data KPU Hasil Proses Pemilu Jujur?

Mahkamah Konstitusi (MK) memang menjadi satu-satunya institusi yang mampu mengoreksi hasil pemilu, termasuk Pilpres 2019. Pasalnya, Pemilu kali ini dirasa kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno digelar dengan penuh kecurangan.

Atas dasar tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyarankan agar segala kecurangan yang ditemukan dilaporkan ke MK. Karena, tanpa ada pelaporan maka hasil keputusan KPU akan dianggap sah.

“Kalau tidak ada komplain ke MK, apa yang diputuskan KPU jadi sah dan menjadi hasil pemilu yang final. Tindakan di luar jalur itu tidak akan mengubah apa-apa,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Kamis (16/5).

Meski demikian, mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu memiliki pemikiran yang berbeda. Dia tidak lagi yakin laporan yang disampaikan BPN Prabowo-Sandi akan diproses MK.

Said Didu: Apakah MK Bisa Teliti Data KPU Hasil Pemilu Jujur? (kanalutama.com)
Said Didu: Apakah MK Bisa Teliti Data KPU Hasil Pemilu Jujur?

Terlebih, MK sebatas menelisik kecurangan suara, bukan proses keseluruhan dari pemilu.

“Apakah MK bisa masuk meneliti data KPU hasil proses pemilu yang jujur? Pertanyaan ini muncul karena laporan kecurangan seperti 17,5 juta pemilih siluman dan 6,5 juta pemilih tidak dapat undangan dan kasus lainnya, tapi KPU tetap jalan tanpa perbaikan,” ungkapnya dalam akun twitter pribadi, Jumat (17/5).

Adapun kasus 17,5 juta pemilih siluman yang dimaksud adalah kejanggalan daftar pemilih tetap (DPT) yang ditemukan BPN Prabowo-Sandi. Kejanggalan terjadi lantaran ada jumlah pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember yang sangat besar. Masing-masing yaitu sejumlah 2,3 juta, 9,8 juta, dan 5,4 juta.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sempat mencatat ada 6,7 juta pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 dalam Pemilu Serentak 2019.