NasionalPolitik

Eks Pimpinan KPK Sebut Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi

Eks Pimpinan KPK Sebut Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi (kanalutama.com)Eks Pimpinan KPK Sebut Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi

Bambang Widjojanto, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Pemilu 2019 adalah terburuk pasca reformasi. Dia merasa khawatir, yang keluar sebagai presiden tidak sesuai dengan hasil pemenang Pilpres sesungguhnya akibat kecurangan.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat acara Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

“Pemilu kali ini disebut sebagai Pemilu terburuk pasca reformasi. Sebetulnya yang dikhawatirkan ada tiga hal. Pertama jangan sampai yang memenangkan Pemilu lain, yang mendapatkan suara terbanyak lain tapi yang menjadi presiden orang lain juga,” ujarnya, Minggu (21/4).

“Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang karena ini berbahaya sekali,” lanjutnya.

Dikatakan Bambang, pentingnya kualitas Pemilu sangat ditentukan oleh kejujuran, bukan kerahasiaan. Dia menilai, sebagian prinsip Pemilu yang langsung umum bebas rahasia sudah tidak bebas.

Eks Pimpinan KPK Sebut Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi (kanalutama.com)
Eks Pimpinan KPK Sebut Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi

“Sudah banyak di video itu ada orang yang dibawa ke tempat pemungutan suara itu suaranya di coblos dan itu ada videonya dan sudah berkembang berarti bukan hoaks,” tuturnya.

“Begitu banyak fakta kecurangan terjadi hampir seantero nusantara. Kualitas pemilu ditentukan oleh kejujuran, bukan kerahasiaan,” tambahnya.

Bambang juga mengungkapkan, ada beberapa situs lembaga independen Pemilu yang diretas oleh hacker. Menurutnya, yang bisa menghack hal tersebut adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan.

“Itu ada satu Jurdil2019 di hack. Sampai sekarang tidak bisa. Pekerjaan-pekerjaan yang melakukan hack ini pasti adalah orang-orang, kelompok-kelompok, lembaga lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang bisa menggunakan seluruh infrastruktur kekuasaan nya untuk melakukan hacker seperti ini,” ungkapnya.

Namun demikian, Bambang mengaku masih bisa berbangga hati dengan situasi saat ini dimana masyarakat dengan kekuatannya masing-masing berinisiatif membongkar kecurangan pemilu 2019.

“Masyarakat tidak diam. Mereka membuktikan gerakan inisiatif memperilihatkan kecurangan yang terus diampilifikasi untuk menyelesaikan ini. Dan gerakan ini adalah gerakan kesadaran masif. Ini kekuatan publik yang tak suka kecuranagn terjadi,” tegas Bambang.

Karena itu, diharapkan agar aparat berwenang mengusut tuntas kecurangan Pemilu 2019. Sebab tanpa pengusutan, legalitas pemenang Pemilu 2019 akan diragukan.