NasionalPolitik

Wacana Prabowo-Sandi Legalkan Cantrang Demi Sejahterakan Nelayan

Wacana Prabowo-Sandi Legalkan Cantrang Demi Sejahterakan Nelayan

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membuka kemungkinan melegalkan kembali penggunaan alat tangkap ikan Cantrang oleh nelayan. Diketahui, pemerintah saat ini melarang nelayan menggunakan cantrang, meskipun larangan tersebut kemudian ditangguhkan setelah mendapat protes dari nelayan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno dalam diskusi di Kawasan Kemang, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Menurut mantan Menkopolhukam tersebut, pasangan Prabowo-Sandi fokus pada kesejahteraan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu dengan mempermudah para nelayan bekerja.

Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandi, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno (kanalutama.com)
Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandi, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno

“Masalah kalau perikanan itu masalah regulasi, kemudian masalah kebijakan sektor atau area penangkapan harus diselesaikan. Kemudian alat tangkap dan sebagainya yang membebani nelayan ini harus diselesaikan,” jelas Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno.

Sebelumnya, dalam kegiatan operasionalnya, pemerintah melarang para nelayan menggunakan sejumlah alat tangkap salah satunya cantrang.

Larangan penggunaan cantrang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti mengeluarkan surat edaran 72 tahun 2016 tentang pembatasan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, mulai Juli 2017.