NasionalPolitik

Ide Prabowo Tepat, Pengamat: Selama KLHK Digabung Banyak Masalah Belum Tuntas

Ide Prabowo Tepat, Pengamat: Selama KLHK Digabung Banyak Masalah Belum Tuntas

Saat debat kedua capres 2019, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan bakal memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islamiati Fatwa menilai penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan membuat pengawasan atas tindakan perusakan lingkungan tidak efektif.

Hal tersebut menyikapi pernyataan Prabowo Subianto soal pemisahan kembali Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Senayan pada Minggu (17/2).

“Penggabungan urusan lingkungan hidup dan kehutanan membuat pengawasan tidak efektif,” ujar Dian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/2).

Menurut Dian, ide Prabowo yang bakal memisahkan kedua kementerian tersebut jika memenangkan Pilpres 2019 adalah tepat. Seharusnya, kata dia,  antara yang eksploitasi dan pengelolaan hutan dengan fungsi pengawasan serta penindakan dipisah.

“Pemisahan itu agar penindakan bagi perusak lingkungan bisa efektif dan fokus sehingga tidak ada yang berani membuat kerusakan lingkungan hidup,” katanya.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islamiati Fatwa (kanalutama.com)
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islamiati Fatwa

Sementara itu, Pengamat Hukum Ismail Rumadan menyebut sejak Kementerian Lingkungan dan Kehutanan muncul, masih ada beberapa masalah yang belum tuntas penanganannya. Ismail mencontohkan, dalam kasus kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan PT Freeport Indonesia, dan hasil audit BPK yang dipublikasi pada Maret 2018 menunjukkan adanya kerusakan ekosistem akibat limbah PT Freeport Indonesia senilai Rp185 triliun.

“Selama penggabungan kedua kementerian tersebut, banyak permasalahan lingkungan hidup yang tidak tuntas,” tuturnya.

Ismail juga menekankan dalam sejumlah kasus kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan, tidak ada sanksi tegas terhadap para pelaku.

Ismail menilai, permasalahan mendasar yang sangat lemah dari penggabungan kedua kementerian tersebut salah satunya, kurangnya independensi Kementerian Lingkungan Hidup melakukan fungsi pengawasannya sekaligus memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku kerusakan lingkungan.

“Kurang independennya pengawasan ini akibat Kementerian Lingkungan Hidup ditempatkan menjadi salah satu unit setara eselon I di bawah Kementerian Kehutanan yang keduanya memiliki tugas dan fungsi berbeda secara substansial,” jelasnya.

Sebelumnya, Mantan Danjen Kopassus ini memandang masalah lingkungan hidup sangat berdampak pada kehidupan manusia. Karenanya, dia ingin ada kementerian khusus yang fokus menanganinya. “Saya pisah menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Kok jadi satu, segera kita pisahkan,” katanya saat Debat Kedua Capres .

Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini juga melihat masih terlalu banyak masalah lingkungan hidup dan kehutanan tidak ditangani sampai tuntas. “Masalah lingkungan hidup tidak jadi satu. Ini sering jadi masalah izin akan kita perketat Amdal harus dilaksanakan tidak ada jalan pintas,” pungkasnya.

Jadi, ide Prabowo untuk memisahkan KLHK adalah tepat. Karena, penggabungan KLHK selain tidak efektif juga menimbulkan sejumlah masalah yang belum tuntas penanganannya.