NasionalPolitik

Rugikan Negara, Pembangunan LRT Palembang Tuai Protes Rakyat

Rugikan Negara, Pembangunan LRT Palembang Tuai Protes Rakyat (kanalutama.com)Rugikan Negara, Pembangunan LRT Palembang Tuai Protes Rakyat

Pembangunan proyek infrastruktur era Petahana terus mendapatkan sorotan publik. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang merugikan negara.

Menurut Suhendra, tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai Rp 10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp 1,1 miliar per bulan.

“Artinya ada minus lebih kurang Rp 8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan Petahana dalam bangun infrastruktur,” ujar Suhendra dalam keterangannya, Senin (11/2).

Dikatakan Suhendra, pembangunan LRT Palembang yang tidak terencana dengan baik juga pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bagi Suhendra, Palembang yang hanya berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinilai belum perlu LRT. Fakta tersebut, semakin menguatkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur hanya demi pencitraan.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara (kanalutama.com)
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara

Pada akhirnya Suhendra melihat, kini pembangunan LRT Palembang menuai protes dari rakyat. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Pemerintah Kota Palembang menolak menanggung minus beban operasional Light Rail Transit (LRT) yang mencapai Rp 8,9 miliar per bulan.

“Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan dengan tegas menolak menanggung minus operasional LRT Palembang. LRT bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara, sehingga sudah seharusnya seluruh biaya baik operasional maupun pemeliharaan dan lainnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Jangan ketika rugi, dilempar ke pemerintah daerah yang disuruh bayar,” jelasnya.

Mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini kemudian menyarankan, daripada menghamburkan uang rakyat untuk subsidi operasional LRT Palembang, lebih baik pemerintah mendorong supaya anggaran negara digunakan untuk bangun infrastruktur dasar yang langsung dapat dirasakan masyarakat.

“Sedari awal proyek LRT Palembang ini dilaksanakan, saya dalam posisi yang mempertanyakan kelayakan bisnisnya. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut terjawab saat ini. Tentang operasional cost yang defisit” ungkapnya.

“Malah lebih manfaat uang untuk tutupi biaya operasional LRT sebaiknya untuk bangun perumahan murah, jaringan air minum/ air bersih, bangun puskesmas, atau bangun gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. Jadi jelas, uang pajak rakyat kembali ke rakyat,” pungkas Suhendra.

Dengan demikian, pembangunan LRT Palembang telah merugikan negara. Selain menuai protes rakyat,  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Pemerintah Kota Palembang juga menolak menanggung minus beban operasional Light Rail Transit (LRT).