NasionalPolitik

Terungkap, Ternyata Prabowo Bukan Pelaku Tragedi ’98

Terungkap, Ternyata Prabowo Bukan Pelaku Tragedi '98

Nama Prabowo selalu saja dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM saat peristiwa kerusuhan pada 1998. Padahal hingga saat ini tidak ada bukti bahwa Prabowo terlibat dalam kasus tersebut.

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, hasil penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) terkait pelanggaran HAM saat peristiwa kerusuhan pada 1998 menyatakan bahwa Prabowo Subianto bukanlah pelaku. Penyelidikan Komnas HAM menyatakan Prabowo sebagai saksi.

“Hasil penyelidikan tidak menyatakan tegas bahwa Prabowo pelaku. Prabowo itu saksi, bukan pelaku dan juga bukan saksi pelaku,” ujar Pigai di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).

Pigai mengatakan Prabowo tidak terbukti terlibat dalam tragedi kemanusiaan tahun 1998. Peristiwa kerusuhan yang terjadi saat itu, menurutnya, tidak bisa sepenuhnya diarahkan sebagai kesalahan satuan dalam sebuah angkatan di militer.

“Karena huru-hara peristiwa 1998 itu bukan hanya di lokalisir pada tugas dan kewenangan satu kesatuan angkatan saja. Huru-hara peristiwa tersebut adalah huru-hara nasional,” kata Pigai.

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

Dikatakan Pigai, justru merujuk peraturan-perundangan yang berlaku, tanggung jawab ketahanan nasional saat itu berada pada pucuk pimpinan pertahanan nasional.

“Nah, pimpinan keamanan dan pertahanan nasional itu Angkatan Bersejata RI. Itu Wiranto. Commander responsibilities peristiwa 1998 adalah Wiranto sesuai dengan hukum HAM internasional dan hukum HAM nasional Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000,” jelas Pigai.

Pigai kemudian menyinggung mengenai sikap Prabowo yang diam terkait peristiwa 1998. Menurutnya, Prabowo diam lantaran menyimpan rahasia tentang peristiwa tersebut.

“Sekarang pertanyaannya kenapa Prabowo selama ini diam? Seorang jenderal menyimpan sebuah rahasia karena semua perintah itu selalu berdasarkan surat perintah tertulis, apalagi perintah jenderal tidak ada perintah lisan, seluruh itu dokumen kok, selalu, dengan visual juga ada, catatan-catatan juga ada, perintah tertulis juga ada,” tutur Pigai.

Menurut Pigai, pemecatan seorang jenderal itu tidak dapat hanya karena satu kasus. Sebab itu, untuk membuktikan kesalahan Prabowo, berkas penyidikan Komnas HAM selalu dikembalikan oleh kejaksaan.

“Tidak semata-mata itu. Karena penetapan seorang jenderal itu harus ada tiga kesalahan tidak bisa hanya satu kesalahan. Lalu waktu peristiwa ’98, Prabowo itu pengerahan pasukan, pengamanan ibu kota negara. Karena itu mengapa penyelidikan Komnas HAM selalu bolak-balik kejaksaan, dikembalikan lagi. Karena ini buktinya memang harus kuat kalau mau dilimpahkan ke pengadilan,” tegasnya.

Jadi, terungkap sudah bahwa Prabowo bukanlah pelaku pelanggaran HAM saat peristiwa kerusuhan pada 1998  terjadi. Itu sebab mengapa berkas penyidikan Komnas HAM selalu dikembalikan oleh kejaksaan.