BisnisEkonomi

Soal Utang BUMN Rp5.000 T, DPR: Harus Segera Dilunasi Karena Bisa Ancam Perekonomian Nasional

Soal Utang BUMN Rp5.000 T, DPR: Harus Segera Dilunasi Karena Bisa Ancam Perekonomian Nasional

Azam Asman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai banyak utang agar segera melunasinya.

Hal tersebut disampaikannya sebagai respons utang BUMN yang mencapai lebih dari Rp 5.000 Triliun.

“Kita sudah minta saat rapat beberapa hari lalu dengan Pertamina, PLN dan beberapa lainnya. Kita minta kapan mereka bisa menyelesaikan utangnya,” ujar Azman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Masalahnya, utang tersebut sudah teramat banyak dan bisa mengancam perekonomian nasional.

Karena itu, Pimpinan BUMN yang berutang pun diminta Komisi VI DPR untuk kembali menghadap setelah masa reses.

“Toh, ini sudah lebih dari pada dua kali APBN kita. Oleh karena itu kita meminta kepada mereka untuk menyampaikan utangnya setelah reses sekitar tanggal 20-an Desember,” jelas Azman .

Azam Asman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Azam Asman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Komisi VI DPR RI, sebelumnya, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro dan beberapa BUMN dengan utang terbesar.

Dalam rapat tersebut, diketahui per September 2018, utang BUMN mencapai angka Rp 5.271 Triliun.

Hal tersebut disampaikan Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN.

Adapun utang tersebut meningkat dari 2016 yang jumlahnya Rp 2.263 Triliun dan 2017 yang jumlahnya Rp 4.830 Triliun.

“Utang awalnya Rp 2.263 Triliun, menjadi Rp 4.830 Triliun. Dan kemudian kuartal III, akhir September 2018 utang BUMN meningkat ke level Rp 5.271 Triliun,” tuturnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Sementara itu, mengenai  utang BUMN Rp5.000 Triliun, menurut Azman memang harus segera dilunasi karena bisa mengancam perekonomian nasional.