Internasional

Menlu AS Tekan China Untuk Lanjutkan Sanksi Terhadap Korut

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menekankan pada China pentingnya untuk melanjutkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) agar menyerahkan senjata nuklirnya. Penekanan itu disampaikan setelah ada tanda-tanda kemunduran Beijing dalam menegakkan sanksi.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan Pompeo sudah berbicara dengan mitranya dari China, Wang Yi, pada hari Kamis. “Membahas upaya untuk mencapai tujuan bersama kami dari denuklirisasi Semenanjung Korea yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah,” kata dapartemen itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Sabtu (30/6/2018).

Pompeo menegaskan kembali bahwa Korea Utara akan memiliki masa depan yang cerah jika negara itu melakukan denuklirisasi. “Dan menekankan pentingnya untuk terus menegakkan semua resolusi Dewan Keamanan PBB secara penuh yang terkait dengan Korea Utara,” lanjut departemen tersebut.

Menurut departemen itu, pada saat ini sangat penting untuk mencegah ekspor ilegal batubara Korea Utara dan impor minyak murni melalui transfer kapal ke kapal yang dilarang oleh PBB.

Menlu AS Tekan China Untuk Lanjutkan Sanksi Terhadap Korut

Presiden AS Donald Trump, yang mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni lalu, mendesak upaya sanksi lanjutan oleh Beijing. Trump menyindir bahwa perbatasan antara China dan Korea Utara “sedikit melemah” sekarang.

Pompeo mengatakan dalam sebuah sidang Senat AS,  bahwa dia sudah melihat kemunduran China dalam menekan sekutu utamanya itu dengan sanksi. Beijing sendiri sejatinya sedang terlibat perang dagang dengan Washington. “Kami telah mengamati China tidak memaksakan kontrol atas wilayah lintas perbatasan mereka dengan penuh semangat seperti enam atau 12 bulan lalu,” kata Pompeo.

Sementara pada bulan April, Dewan Keamanan PBB memasukkan lusinan kapal dan perusahaan pelayaran dalam daftar pihak yang terkena sanksi lantaran menyelundupkan minyak dan batubara Korea Utara. Lima dari entitas yang terkena sanksi itu berbasis di China