Hukum

Hanya Sedikit negara berlakukan Registrasi SIM Prabayar

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan (ELSAM) di 88 negara, hanya 23 negara yang memiliki kewajiban pendaftaran. Studi ini juga menunjukkan bahwa dari 57 negara yang memiliki Hukum Perlindungan Data Pribadi, hanya enam negara yang wajib meregistrasikan kartu SIM.

Sementara itu, dari 31 negara yang tidak memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, delapan negara wajib meregistrasikan kartu SIM , salah satunya adalah Indonesia.
Dalam pernyataan resmi yang diterima oleh Reporter, Wakil Direktur Penelitian ELSAM mengatakan bahwa kurangnya perlindungan data pribadi dan privasi telah menjadi ancaman potensial terhadap privasi warga.

“Belum lagi pelanggan diharuskan mengirim NIK dan nomor kartu keluarga sekaligus, untuk disinkronkan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya telah mengeluarkan Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sayangnya, kerumitan pengumpulan data dan Permenkominfo sulit dijadikan referensi untuk perlindungan.

Wahyudi mencontohkan dalam Permenkominfo pasal 6 disebutkan bahwa operator atau penyedia sistem elektronik diwajibkan untuk memberikan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data.

“Dalam konteks pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data, dalam praktiknya, kewajiban tersebut pada umumnya tidak dilaksanakan, belum lagi sanksi dari Permenkominfo yang hanya menjatuhkan sanksi administratif, tanpa kejelasan aturan tentang pemulihan korban,” katanya. dijelaskan.

Wahyudi menanggapi situasi dengan merekomendasikan bahwa pemerintah, khususnya Kominfo dan Kemendagri melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan kebocoran data pribadi.

“Secara teknis, Kemenkominfo meninjau mekanisme perlindungan data pribadi yang telah tercatat dalam proses pendaftaran Kartu SIM, dengan standar minimum mengacu pada Permenkominfo 20/2016. Selain itu, pemerintah harus secara konsisten menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Permenkominfo,” jelasnya. .

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan dan perumusan RUU Perlindungan Data Pribadi agar segera berdiskusi bersama dengan DPR.